RAPAT KOORDINASI PENDATAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS WILAYAH & PEMBAHASAN PROGRAM KERJA PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

 

#  Salam Literasi

# Salam Sadar Arsip

 

Bertempat di Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Bima Lantai 1 Ruangan Kabid Pengolahan, Layanan  dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, pada tanggal 4 Juni 2022, diadakan rapat koordinasi bidang perpustakaan. Peserta rapat diikuti oleh Pustakawan Ahli Muda, Pustakawan  Ahli Pertama dan Staf bidang layanan perpustakaan.

 

Rapat dibuka oleh Bapak Bukhari, Pustakawan Ahli Muda pada bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, sedangkan selaku notulisnya Ibu Riana Kusumawardhani, Pustakawan ahli Muda pada Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

 

Riana mencatat tiga agenda penting yang menjadi topik pembahasan, yaitu : 1. Rencana menambah jam layanan perpustakaan, 2. Pendataan Perpustakaan berbasis wilayah, 3. Program kerja perpustakaan berbasis inklusi sosial.

 

Agenda Penting pertama, Jam layanan perpustakaan akan di tambah , sebelumnya layanan perpustakaan buka sesuai hari kerja yaitu hari senin sampai jum’at jam 08.000 s.d 16.00 Wita, sekarang layanan perpustakaan akan di buka pada hari Sabtu.

 

Agenda penting yang kedua direncanakan seluruh perpustakaan yang ada di wilayah Kota Bima, mulai dari perpustakaan di tingkat Sekolah Dasar sampai Perpustakaan Perguruan Tinggi, termasuk perpustakaan Rumah Ibadah diupayakan untuk mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).  Nanti akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) tim pendataan Perpustakaan, termasuk membagi jadwal dan wilayah kerja tim.

 

Sedangkan Agenda penting ketiga,  program kerja perpustakaan berbasis inklusi sosial, sebagai langkah awal  direncanakan akan dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat dan Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.  Adapun outcome yang diharapkan dari kegiatan ini  yang melibatkan masyarakat yang berhubungan dengan memasarkan produk khas dari kelurahan tersebut.  Hasil yang diharapkan dapat meningkatnya literasi masyarakat yang berdampak pada  tingkat perekonomian masyarakat, dalam hal ini nilai produk khas suatu wilayah yang kita angkat.

 

Untuk anggenda ketiga akan dibuatkan SK Kepala Dinas, jika dilihat contoh di kota/ kabupaten lain yang sudah melaksanakan kegiatan yang sama. Tapi nanti ada surat komitmen bersama antara walikota, dinas perpustakaan, dinas lain terkait dan stakeholder yang akan terlibat di kegiatan tersebut.