BIMA – Kantor Wali Kota Bima menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Sharing Session yang digelar STKIP Taman Siswa Bima (Tamsis), Kamis (6/8). Mengusung tema “Menjadi Pemimpin yang Kuat: Strategi Komunikasi, Kolaborasi Program yang Efektif dan Efisien”, kegiatan ini menghadirkan tiga pembicara sekaligus, yakni Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.IP., M.A., Chusnul Mar’iyah, Ph.D, dan Dr. Abdul Aziz, M.Si.

Dalam sambutannya, Ketua STKIP Taman Siswa Bima Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman menyampaikan bahwa kampus yang dipimpinnya terus berupaya menjadi teman berpikir bagi Kota Bima melalui berbagai program yang selaras dengan kebutuhan daerah, termasuk penguatan tim Job Fit. Ia juga menyebutkan capaian STKIP Taman Siswa Bima yang menargetkan telah mencetak 40 doktor pada tahun 2027 mendatang.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofyan, S.H. mengapresiasi kehadiran para tokoh dan pembicara nasional yang berbagi pengalaman serta ilmu dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada STKIP Taman Siswa Bima atas terselenggaranya forum yang dinilainya sebagai kesempatan langka dalam rangka peningkatan kapasitas kepemimpinan.

“Kita coba menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari penyampaian materi hari ini,” ujar Feri Sofyan.

Secara khusus, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua STKIP Taman Siswa Bima beserta Yayasan, karena selama hampir dua dekade konsisten mencetak sarjana guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bima.

Birokrasi Kuat, Kebijakan Berbasis Data
Materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.IP., M.A. Dalam paparannya, ia mengingatkan seluruh peserta untuk tidak meremehkan peran birokrasi dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa pengambilan kebijakan ke depan harus berbasis data, bukan lagi mengandalkan pendekatan lama yang bertumpu pada kedekatan emosional semata.

“Sistem lama yang berdasarkan kedekatan emosional harus bergeser menjadi sistem yang berdasarkan kompetensi, potensi, dan integritas,” tegasnya.

Prof. Nurliah juga menyoroti bahwa sistem yang korup pada dasarnya bersumber dari birokrasi yang buruk. Ia menyebut, keluhan terhadap program-program pusat yang kerap tidak melibatkan pemerintah daerah perlu diperbaiki melalui pendekatan berbasis data, di mana data harus terus hidup dan digunakan secara terintegrasi antarinstansi.

Ia turut menekankan pentingnya penguatan birokrat di Kota Bima, mengingat kepala daerah bisa saja berganti, namun birokrasi harus tetap kuat dan mampu menjawab pertanyaan mendasar: kompetensi apa yang dimiliki, serta bagaimana data dapat dimanfaatkan secara maksimal.